Cindro Pujiono Po Terdakwa Penggelapan Semen Bosowa, Ajukan Duplik.

Cindro Pujiono Po, terdakwa kasus penggelapan semen bosawa, didampingi Kuasa Hukumnya Sidabukke, dipersidangan PN Surabaya, Rabu (11/4/2018).
Surabaya, Pojok Kiri - Cindro Pujiono Po, terdakwa kasus penggelapan semen bosawa mengajukan duplik (jawaban atas replik dari JPU) dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (11/4/2018).

Duplik yang diajukan Cindro melalui kuasa hukumnya dari dari Sidabukke Clan and Assosiates diantaranya menyatakan bahwa JPU dianggap mencari-cari alasan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memberikan argumen yang tidak berdasar.

Hal itu terkait replik JPU yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat setelah terjadi pesanan atau pengiriman semen bosawa. Hal itu dilakukan oleh PT Trinisyah Gemilang Perkasa (TGP) dikarenakan pengiriman semen bosawa sebelumnya ada yang belum dilakukan pembayaran oleh terdakwa dan untuk merangsang terdakwa melakukan kekurangan semen bosawa tersebut maka PT TGP menawarkan kembali pembelian semen bosawa dengan harga khusus dengan harapan tagihan yang belum terbayar akan kembali lancat dibayar terdakwa.

" Hal itu menjadi pertanyaan bagi kami, menurut logika berbisnis apakah masuk akal apabila setelah terjadi tranksaksi jual beli, namun si pembeli belum melakukan bayar atau kurang bayar sedangkan tanpa dilakukan penagihan terlebih dahulu. Terlebih lagi penjual adalah seorang distributor besar dan paham akan segala konsekuensi atas keputusan yang diambil," ujar Sudiman dalam dupliknya.

Terkait terdakwa tidak memiliki bukti kwitansi pembayaran dari sales PT TGP yakni Edy Purnomo dan terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap pembayarannya secara tunai adalah tidak benar. Menurut Sudiman terdakwa secara rutin melakukan pembayaran atas barang tersebut melalui transfer dan tidak pernah macet. " Bahkan saat terdakwa menagih bukti surat jalan asli, pihak PT Trinisyah hanyabmemberi janji-janji saja tanpa ada realisasi. Atas dasar itulah, akhirnya terdakwa melakukan pembayaran secara tunai melalui sales Edy Purnomo," tambahnya.

Sudiman menambahkan, tindakan JPU yang mendakwa dan menuntut terdakwa melakukan tindak pidana sesuai pasal 372 KUHP adalah suatu tindakan yang tidak berdasar hukum karena yang terjadi sebagaimana diperoleh dari bukti-bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan terdakwa selama proses persidangan yang terjadi adalah perbuatan hutang piutang yang berlatar belakang jual beli semen antara pelapor dengan terdakwa yang seharusnya masuk dalam ranah perdata akan tetapi dipaksakan ke ranah pidana.

" Untuk itu kami tegaskan menolak semua dakwaan dan surat tuntutan JPU dalam perkara ini termasuk menolak semua materi replik, dan meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa," ujarnya.

Usai pembacaan duplik, majelis hakim yang diketuai Rochmad menunda sidang selama dua minggu guna pembacaan putusan. (sw).
Share on Google Plus

About Pojok kiri Online

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment