Apa Kata Budayawan Pencetus Monumen Gembok Kejujuran, Menjelang Perhelatan Pilwali Kota Madiun 2018.

Harry Tjahjono, Inisiator Monumen Gembok kejujuran dan juga Penulis karya Si doel Anak Sekolahan, Rabu(6/9) 

Madiun, Pojok Kiri.- Menurut  Budayawan Harry Tjahjono, Masyarakat kota Madiun harus bersikap kritis, untuk menentukan pemimpinya,  bukan  semata mata berpikiran, asal mendapakan sesuatu.
Dia juga berpendapat, dalam masa dua kali Pilkada yang telah berlangsung di kota Madiun, ditengarai money politik begitu kuat, sehingga menjadikan masyarakat terbiasa mendapatkan sesuatu, dalam bentuk apa saja sehingga masyarakat tidak lagi kritis terhadap calon calon walikota.
“Mungkin dua kali pilkada di kota Madiun ini, money politiknya begitu kuat, saya kira itu kemudian masyarakat terbiasa , dua kali itu terbiasa mendapatkan sesuatu, dalam bentuk apa sajalah” terangnya
Dari calon calon ini menurutnya , belum melihat ada program yang riel dan yang mudah dimengerti masyarakat, komunikatif dan kongkrit.
“Saya belum melihat program kerja calon yang riel, saya belum menemukan tagline yang jelas yang bisa dimengerti oleh masyarakat , artinya tagline yang mudah dimengerti komunikatif , konkrit . Bagaimana kita bisa mengukur kompetensi, apa yang nantinya yang bakal dikerjakan untuk Madiun, kita  sampai sekarang  belum ada, kalau ada itu normatif” ujarnya
Lebih lanjut, dengan sisa waktu yang tidak terlalu lama ini harusnya program, Kalau tidak ada yang berani atau tidak ada yang merumuskan program yang kongkrit, langsung bisa dimengerti masyarakat , pasti akan muncul dugaan  akan terjadi kebiasaan masa lalu , money politik lagi dan itu terbaca.
“Persoalannya adalah apa yang akan dilakukan untuk Madiun , harus jelas dulu, kesini harus membawa program kerja, visi misi yang riel ....  bukan yang normatif gitu” Tandasnya
Dia memisalkan,  APBD yang dipake hanya di prioritaskan untuk pembangunan yang sifatnya belum penting  ditunda dulu, digunakan untuk  pemberdayaan ekonomi rakyat dulu.
“Itu kan suatu ide yang baru, semisal dari 1,3 triliun itu separohnya untuk pemberdayaan masyarakat, sebagi modal kerja, atau apalah yang sifatnya langsung dirasakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat itu kan satu program yang konkrit , Apakah itu diperbolehkan APBD dibuat seperti itu, boleh..!” ungkapnya
“Tapi persoalannya berani tidak , dan apakah uang ini benar-benar sampai untuk pemberdayaan masyarakat atau tidak” lanjutnya
Dia berharap dalam proses Pilkada ini  ada  diskusi-diskusi publik, yang dapat mengkritisi program-program dari calon walikota, sehingga masyarkat medapat kejelasan, terkait  kompetensi, komitmen dan program real apa yang akan dikerjakan setelah nantinya menjadi walikota.
“Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengkritisi program kerja, jangan masyarakat  di iming- imingi dengan gelar-gelar akademis , dengan pengalaman , bukan itu” imbuhnya.
Menurut Penulis karya Si doel anak sekolahan ini, sebelum calon walikota mendapatkan rekom/tiket dari Partai pengusung, menurutnya sangat perlu menyampaikan kepada publik terkait program rielnya.
Lebih lanjut dia mengatakan dengan pendekatan calon walikota, melalui interaksi dan sinkronisasi kepada publik mengenai program yang dibawanya, sehingga dapat diketahui apakah program yang diusungnya sesuai dengan kebutuhan publik.

Dari situ,  disaat Partai melakukan survey terhadap para calon, akhirnya menemukan figur yang sesuai dengan harapan masyarakat kota Madiun.(Ung)
Share on Google Plus

About pojok kiri madiun raya

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment