Warga Ngampel Bojonegoro Ancam Blokir Akses JOB-PPEJ


Bojonegoro, pojok kiri - Warga Desa Ngampel, Kecamatan Kapas Bojonegoro mengancam bakal melakukan pemblokiran jalan masuk menuju sumur Pad B, Lapangan Sukowati, Blok Tuban yang di operatori Join Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ). Aksi pemblokiran akan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Ngampel jika pihak Satuan Kerja (Satker) khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) belum memenuhi undangan utuk menindaklanjuti pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan sebagai akses masuk sumur Pad B.
"Sewa TKD sudah habis sejak juni lalu, sesuai aturan baik undang-undang maupun perbup, harus ditukar guling. Bukan disewa," kata Kepala Desa Ngampel, Pujianto, Selasa (25/07/2017).
Menurut Pujianto, aksi pemblokiran jalan akan dilaksanakan Kamis (27/07/2017) mendatang. Pihaknya juga sudah melaporkan aksi tersebut ke Mapolres Bojonegoro. Tujuan aksi pemblokiran akses jalan itu untuk melarang kendaraan alat berat melewati jalan tersebut. Selain memblokir jalan, Pemerintah Desa dan Masyarakat juga melakukan aksi damai.
"Aksi pemblokiran akses jalan menuju ke Pad B sudah kami laporkan ke pihak kepolisian Polres Bojonegoro, rencana kamis besok. Kita juga akan melakukan aksi damai," ucap Kepala Desa Ngampel, Kecamatan Kapas Bojonegoro.
Pendapatan desa baik dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) nilainya berkurang banyak sejak tiga tahun terakhir. Padahal, Desa Ngampel merupakan desa penghasil migas. Sehingga, pemanfaatan tanah kas desa sangat dibutuhkan untuk menunjang pendapatan demi pembangunan desa.
Selain digunakan tapak sumur Pad B oleh JOB P-PPEJ, tanah kas desa Ngampel jugadigunakan untuk pemasangan pipa minyak milik operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) sepanjang kurang lebih 2600 meter persegi. Meski sewa sudah dibayarkan setiap bulan Maret oleh EMCL, tapi Pujianto meminta undang-undang diberlakukan.
"Kami minta SKK Migas segera mensosialisiasikan undang-undang no 2 tahun 2012, yang seharusnya TKD Ngampel ditukar guling seperti di Blok Cepu. Bukan saya yang minta ditukar guling, tapi undang-undang yang bicara," ujar Pujianto.
Aksi tersebut bukan dengan cara menutup akses jalan desa. Tetapi, masyarakat tetap bisa menggunakan jalan desa sebagai transportasi, hanya saja alat berat milik JOB P-PEJ yang tidak bisa masuk. Aksi pemblokiran masih dalam pembahasan bersama, baik dari Pemdes maupun masyarakat. (Luh)
Share on Google Plus

About pojok kiri madiun raya

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment