Lhoo... Ditemukan Takaran Kurang saat Sidak SPBU di Situbondo, Tanggapan DPRD dan Disdagin Malah.....

Tim Komisi II DPRD dan Disdagin Situbondo, saat mengecek takaran BBM di salah satu SPBU. (lah)

Situbondo, Pojok Kiri- Banyaknya laporan warga di Situbondo, adanya permainan takaran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), akhir-akhir ini. Memancing reaksi wakil rakyat di DPRD Situbondo.

Kemarin (27/07/2017), tim Komisi II DPRD bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) setempat, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah SPBU.

Benar saja, saat diperiksa takaran BBM masing-masing mesin pengisian, ditemukan kekurang volume takaran, 20 mililiter (ml) hingga 100 ml. Di SPBU Karang Asem Kecamatan Kota misalnya, petugas dari Disdagin menemukan kekurangan dibawah 100 ml.

Herannya, kekurangan volume takaran itu dianggap wajar oleh petugas, baik dari Disdagin maupun wakil rakyat Komisi II DPRD Situbondo.

"Semuanya masih wajar. Di SPBU Karang Asem, kita menemukan mines 80 ml, ada yang 40 ml, bahkan 20 ml. hal itu wajar lah. Ini kami lakukan, selain untuk mengetahui takaran juga menindak lanjuti keluhan masyarakat. Terkait dugaan kecurangan petugas, terhadap para konsumen," kata Zuhri, Ketua Komisi II DPRD Situbondo.

Namun demikian, Politisi Partai Golkar ini meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menganggarkan untuk pengadaan alat tera. Karena peralatan itu wajib dimiliki Pemkab, menyusul pelimpahan kewenangan dari Propinsi ke masing masing daerah.

"Untuk sarana dan prasarana tera itu, yang kewenangannya itu sudah dilimpahkan oleh propinsi ke masing masing daerah. Harus secepatnya dianggarkan oleh Pemkab," lanjut Zuhri.

Sejauh ini, Zuhri mengaku pesimis untuk memiliki alat ukur tersebut. Pasalnya hingga pertengahan 2017, anggaran untuk berbelanja alat kebutuhan tera belum juga dianggarkan. Pria berkumis ini, justru mengaku kasihan terhadap para pengusaha SPBU. Sebab ketika ada persoalan dengan takaran, para pengusaha harus mendatangkan tim ahli dari Jogjakarta.

Dilanjutkan Lilik, Anggota Komisi II lainnya, tidak hanya pengadaan alat tera yang dibutuhkan dalam menguji kelayakan SPBU. Namun Pemkab harus memiliki lembaga yang punya kualifikasi, untuk mengeluarkan sertifikat.

"Punya alat tapi tidak punya lembaga, yang bisa mengeluarkan sertifikat. Kan percuma," sambungnya. (ab/ lah)

Share on Google Plus

About Pojok kiri Online

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.